Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali memasuki periode shutdown parsial pada awal Oktober 2025, menyusul kegagalan Kongres untuk menyepakati RUU pendanaan anggaran. Kebuntuan Politik yang berkepanjangan ini, dipicu oleh perselisihan tajam mengenai Kondisi Fiskal Negara dan alokasi Perbelanjaan Infrastruktur di masa depan, telah memaksa ratusan ribu pegawai federal dirumahkan. Peristiwa Shutdown AS ini segera mengirimkan gelombang kekhawatiran ke pasar finansial dunia, memunculkan risiko signifikan terhadap Dampak Ekonomi Global. Kondisi ini menegaskan bahwa stabilitas politik domestik AS memiliki efek domino langsung pada Prospek Ekonomi di seluruh dunia.

Shutdown AS ini, yang dimulai pada Selasa, 1 Oktober 2025, pukul 00.01 ET, diperkirakan akan memangkas pertumbuhan PDB AS sebesar 0,1% setiap minggunya, menurut estimasi Goldman Sachs. Dampak ini berasal dari terhentinya layanan-layanan penting seperti pemrosesan pinjaman bisnis kecil, pengeluaran izin lingkungan, dan pelaporan data ekonomi vital. Kebuntuan Politik yang tidak terpecahkan ini melumpuhkan fungsi-fungsi pemerintah non-esensial dan secara perlahan mengikis kepercayaan investor terhadap kemampuan AS dalam mengelola keuangannya. Indeks saham di Asia, termasuk Nikkei Jepang dan KOSPI Korea Selatan, dilaporkan turun rata-rata 1,5% pada hari Rabu, 2 Oktober 2025, sebagai respons langsung terhadap Dampak Ekonomi Global ini.

Komponen paling mengkhawatirkan dari Dampak Ekonomi Global adalah potensi penundaan kenaikan plafon utang. Jika Kebuntuan Politik berlanjut hingga akhir tahun dan Kongres gagal menaikkan atau menangguhkan batas utang, AS bisa menghadapi default utang, sebuah skenario yang oleh Dana Moneter Internasional (IMF) disebut sebagai bencana finansial. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, dalam statement yang dirilis pada 3 Oktober 2025, mendesak pembuat kebijakan AS untuk segera mengatasi masalah Kondisi Fiskal Negara tersebut demi stabilitas keuangan internasional. Dampak Ekonomi Global akan jauh lebih parah daripada krisis 2008 jika default terjadi.

Guna mengatasi risiko ini, bank sentral di berbagai negara, termasuk Bank Indonesia (BI), telah menyiapkan langkah mitigasi dan Pelonggaran Moneter jika kondisi pasar memburuk. Meskipun demikian, solusi jangka panjang terletak pada resolusi Kebuntuan Politik di Washington. Analis politik memprediksi negosiasi akan berlanjut hingga pertengahan bulan, dengan Partai Republik dan Demokrat bersikukuh pada tuntutan Perbelanjaan Infrastruktur dan reformasi belanja wajib. Selama ketidakpastian ini berlanjut, Prospek Ekonomi global akan tetap berada di bawah awan Shutdown AS yang gelap.