Barisan Tani Indonesia atau BTI merupakan organisasi massa petani terbesar yang pernah ada dalam sejarah politik Indonesia. Didirikan pada 25 November 1945, organisasi ini menjadi ujung tombak dalam memperjuangkan hak-hak agraria bagi rakyat kecil di pedesaan. Memahami Jejak Perjuangan mereka berarti melihat kembali upaya masif dalam merombak struktur penguasaan tanah.

Fokus utama BTI adalah menghapuskan sistem feodalisme yang masih mencengkeram kuat di wilayah perdesaan pasca-kemerdekaan. Mereka percaya bahwa tanah harus dikuasai oleh mereka yang menggarapnya, bukan oleh tuan tanah yang mengeksploitasi tenaga kerja. Melalui Jejak Perjuangan ini, BTI berhasil menghimpun jutaan anggota yang haus akan keadilan sosial dan reformasi agraria.

Implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 menjadi momentum krusial bagi organisasi ini untuk bergerak lebih progresif di lapangan. BTI aktif mengawal pembagian tanah kelebihan milik tuan tanah untuk didistribusikan kepada petani miskin dan buruh tani. Keberanian dalam menuntut hak ini menjadi bagian penting dari Jejak Perjuangan yang sangat ikonik tersebut.

Aksi-aksi sepihak atau land reform sering kali memicu konflik terbuka antara petani penggarap dengan kelompok tuan tanah tradisional. Ketegangan di tingkat akar rumput ini mencerminkan betapa sulitnya mengubah tatanan sosial yang sudah mengakar selama berabad-abad. Namun, semangat dalam Jejak Perjuangan tersebut tidak pernah surut meski harus menghadapi berbagai macam tekanan fisik.

Kedekatan ideologis BTI dengan Partai Komunis Indonesia membuat organisasi ini memiliki struktur yang sangat disiplin dan rapi hingga tingkat desa. Mereka tidak hanya bicara soal tanah, tetapi juga memberikan pendidikan politik serta teknik pertanian modern kepada para anggotanya. Sinergi ini memperkuat pengaruh mereka dalam menentukan arah kebijakan politik nasional pada masa itu.

Namun, masa kejayaan BTI berakhir tragis seiring dengan meletusnya peristiwa politik nasional yang mengubah wajah Indonesia secara total. Pasca 1965, organisasi ini dibubarkan dan jutaan pengikutnya mengalami stigmatisasi serta persekusi yang sangat mendalam selama puluhan tahun. Narasi perjuangan mereka pun perlahan mulai dihapus dari buku-buku sejarah resmi pemerintah pusat.

Meskipun organisasinya telah tiada, gagasan mengenai keadilan agraria yang mereka usung tetap menjadi diskursus yang relevan hingga hari ini. Masalah ketimpangan kepemilikan lahan masih menjadi persoalan pelik yang belum sepenuhnya terselesaikan di berbagai wilayah Indonesia. Kita dapat mengambil pelajaran berharga dari cara mereka mengorganisir massa rakyat secara militan dan sistematis.